Sebuah pemandangan tak biasa terlihat di Gedung Kejaksaan Agung RI. Di ruang yang biasanya digunakan untuk ekspos barang bukti, kini berdiri tumpukan uang tunai yang menggunung—tingginya hampir menyamai tubuh manusia dewasa. Uang tersebut bukan hadiah atau hasil lotere, melainkan barang bukti dalam salah satu kasus korupsi terbesar tahun ini: skandal korupsi ekspor Crude Palm Oil (CPO).
Nilainya pun fantastis: Rp11 triliun. Ya, sebelas triliun rupiah dalam bentuk kas, yang kini menjadi simbol kejahatan korporasi dan manipulasi sistem yang sangat terorganisir.
Visualisasi yang Mengguncang Publik
Tumpukan uang itu bukan hanya mengesankan secara visual, tapi juga menyimpan pesan moral yang dalam. Pecahan rupiah—dari Rp100 ribu hingga Rp50 ribu—ditata dalam balok-balok rapi di atas palet, dibungkus plastik bening, dan dijaga ketat aparat bersenjata.
Foto dan video penampakan tumpukan uang tersebut pun viral di media sosial. Banyak netizen menyamakan pemandangan itu dengan adegan film kriminal, bahkan menyebutnya sebagai “gunung uang dosa.” Sebagian lain mempertanyakan bagaimana uang sebesar itu bisa lolos dari pengawasan sistem keuangan dan otoritas negara selama bertahun-tahun.
Jejak Korupsi di Balik Minyak Sawit
Kasus ini bermula dari penyelidikan Kejagung terhadap dugaan manipulasi ekspor CPO di tengah kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng pada tahun-tahun sebelumnya. Sejumlah perusahaan besar di sektor sawit diduga memanfaatkan celah regulasi untuk mengantongi keuntungan besar dengan mengorbankan kepentingan publik.
Melalui serangkaian audit dan penelusuran aset, penyidik menemukan bahwa sebagian besar keuntungan ilegal itu tidak dialirkan melalui sistem perbankan, melainkan disimpan dalam bentuk tunai atau dialihkan ke aset mewah seperti properti dan kendaraan. Salah satu pelaku kunci akhirnya membuka jalan bagi penemuan “gunung uang” senilai triliunan rupiah tersebut.
Kejagung: Kami Akan Kejar Sampai ke Akar
Jaksa Agung menyatakan bahwa penyitaan uang Rp11 triliun ini adalah bagian dari upaya pemulihan kerugian negara, sekaligus bukti bahwa penegakan hukum masih bisa menembus tembok kekuasaan dan korporasi besar.
“Kami tidak akan berhenti di sini. Kami akan bongkar semua pihak yang terlibat, termasuk pejabat, pengusaha, hingga pihak-pihak yang coba menyamarkan aliran dana,” tegasnya dalam konferensi pers.
Penyitaan ini sekaligus mempertegas pentingnya transparansi dalam sektor industri strategis seperti kelapa sawit, yang selama ini kerap menjadi ladang subur bagi kepentingan pribadi dan praktik rente.
Reaksi Publik dan Seruan Transparansi
Publik menyambut langkah ini dengan antusias, namun juga dengan catatan kritis. Banyak pihak menuntut agar dana sitaan tersebut tidak sekadar menjadi angka statistik, tetapi benar-benar dikembalikan untuk kepentingan masyarakat. Beberapa aktivis antikorupsi bahkan menyarankan agar uang tersebut digunakan untuk subsidi pangan, pendidikan, atau pembangunan fasilitas umum di daerah penghasil sawit yang selama ini justru terpinggirkan.
Tumpukan uang Rp11 triliun dari kasus korupsi CPO bukan hanya mencerminkan nilai ekonomi semata, tapi juga skala kerusakan sistem yang memungkinkan kejahatan ini terjadi. Kejagung telah membuka babak penting dalam penegakan hukum korupsi kelas kakap, dan publik kini menanti: akankah keadilan benar-benar ditegakkan, atau uang sebanyak itu kembali menguap dalam kabut kepentingan?
